Yang Bertanggung Jawab Atas Kegiatan Pengelolaan Keuangan Negara
Di lingkungan lembaga negara yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara lembaga yang dipimpinnya.
Pejabat yang diperiksa danatau yang bertanggung jawab yang selanjutnya disebut pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
Yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Setiap bendahara sebagaimana dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Hakekatnya adalah Chief Financial Officer CFO yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.
Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan. Ayat 1 UUD 1945 mengenai Pengelolaan Keuangan Negara.
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteripimpinan lembagagubernurbupatiwalikota selaku pengguna anggaranpengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBNPeraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaathasil outcome. Oleh karena itu penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara yaitu. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah kebijakan umum strategi dan prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang antara lain berkaitan dengan penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negaralembaga penetapan gaji dan tunjangan serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara.
Sebagaimana diketahui bahwa MenteriPimpinan Lembaga adalah Para Pengguna Barang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan kementerian negaralembaga yang dipimpinnya. Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negaralembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN demikian pula Kepala Satuan Kerja. 2 Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah. Sedangkan kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusankebijakan teknis yang berkaitan. Bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dimensi Pertanggungjawaban Keuangan Bukan dinilai sekadar dari laporan akhir disampaikan namun sejak awal proses perancangan pembahasan dan pengesahan serta pelaksanaan.
Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. Setiap bendahara sebagaimana dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Pasal 10 1 Kekuasaan pengelolaan.
Yang dimaksud dengan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan KL yang dipimpinnya adalah tanggung jawab yang melekat pada MenteriPimpinan Lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Orientasi pada hasil profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.
Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahanKetentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
Mengelola barang milikkekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara lembaga yang dipimpinnya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Para menteri dan pimpinan lembaga negara pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer COO yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang.
Badan Pemeriksa Keuangan BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus-kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kementerian NegaraLembaga adalah kementerian negara lembaga pemerintah non kementerian negaralembaga negara.
MenteriPimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian NegaraLembaga yang bersangkutan. C diserahkan kepada gubernurbupatiwalikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia.
Https Klcfiles Kemenkeu Go Id 2018 04 Manajemen Keuangan Pemerintah Pdf
Posting Komentar untuk "Yang Bertanggung Jawab Atas Kegiatan Pengelolaan Keuangan Negara"