Hak Jawab Dan Hak Tolak
Implementasi dari ketiga hak tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 UU pers bahwa Pers wajib melayani hak jawab dan Pers juga wajib melayani hak tolak. Yaitu hak jawab hak tolak dan hak koreksi.
Dalam penggunaan hak tolak tidak selamanya bersifat absolut dimana hak tolak lcbih bersifat relatif ketika dihadapkan dengan kepentingan umum dan atau keselamatan negara.
Hak jawab dan hak tolak. Adapun penerapan dari ketiga hak tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 UU pers bahwa Pers wajib melayani hak jawab dan Pers juga wajib melayani hak tolak. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak Tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
Peraturan tentang hak tolak telah diatur dalam Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1 pasal 4 dan pasal 7. Hak-hak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu aku ingin memberikan tanggapan dari tulisan tersebut Dari beberapa kelompok profesi maka profesi advokat dokter notaries rohaniawan dan wartawan mempunyai keistimewaan dari sudut perundang-undangan juga dari sudut yurisprudensi.
Intinya hak tolak hak jawab dan hak koreksi digagas dan dirangkum dalam UU bukan untuk membatasi gerak wartawan merugikan objek pemberitaan baca. Hak tersebut adalah Hak Tolak Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
Sedangkan kewajiban adalah Kewajiban Koreksi. Sebaliknya ketentuan tersebut dibuat agar hak-hak semua warga masyarakat termasuk di dalamnya wartawan terpelihara. Di dalam Undang- Undang Pers dalam pasal 1 ketentuan umum disebutkan adanya hak jawab dan hak koreksiHak jawab yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa.
Hak tolak ini juga diperkuat di pasal 4 ayat 4 yang menegaskan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolakjelasnya. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Di dalam dunia pers dikenal ada tiga hak yang sering disebut tiap kali bersentuhan dengan kasus hukum atau delik pers.
Permintaan untuk ralat koreksi revisi maupun hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan di media ini dengan. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Hak Tolak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 40 Tahun 1999 adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tolak ini juga diperkuat di pasal 4 ayat 4 yang menegaskan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak. Hak jawab digunakan ketika pemberitaan di media baik media cetak media siber maupun media elektronik bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang.
Namun kali ini kita hanya bicara soal hak jawab seperti pertanyaan di atas. Mewakili keluarga Hashim Djojohadikusumo dan Partai Gerindra. Masyarakat atau memburamkan kebenaran dari sebuah informasi yang terpapar.
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Mekanisme Ralat Koreksi Revisi dan Hak Jawab di Media Ini Sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik KEJ Pasal 11 media kami juga melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Tulisan ini sebenarnya diinspirasi oleh tulisan dari rekan Ali Juliarno tentang Apakah Hak Tolak Wartawan Bersifat Mutlak. Mengirimkan ke email redaksi kami dengan. Hak tolak ini juga diperkuat di pasal 4 ayat 4 yang menegaskan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.
Kerugian yang dialami masyarakat akibat pemberitaan pers dapat diselesaiakan dengan menggunakan hak jawab atau dengan lembaga peradilan baik secara pidana maupun perdata. Implementasi dari ketiga hak tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 UU pers bahwa Pers wajib melayani hak jawab dan Pers juga wajib melayani hak tolak. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
Hak tolak merupakan bentuk tanggung jawab wartawan di depan hukum terhadap pemberitaan yang dibuatnya. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya lalu hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak Jawab Universitas.
Dengan merahasiakan identitas narasumbernya maka segala tanggung jawab atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan akan dipikul oleh wartawan yang bersangkutan seolah.
.jpg)
Posting Komentar untuk "Hak Jawab Dan Hak Tolak"